Pringsewu (ISN) – Di tengah geliat desa-desa membangun lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ada satu cerita menarik atau justru menggelitik dari Pekon Siliwangi, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Lampung.senin 19.5.2025
Sejumlah unit usaha BUMDes di desa tersebut tampak berjalan. Ruko-ruko disewakan, los pasar beroperasi, dan secara kasat mata, ekonomi mikro tampaknya bergerak.
Namun, seperti drama tanpa naskah yang jelas, publik bertanya-tanya: ke mana sebenarnya arah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes ini?
BUMDes Siliwangi tercatat memiliki delapan unit ruko yang disewakan Rp 3 juta per tahun. Dalam tujuh tahun, angka kasarnya menyentuh Rp 168 juta. Belum lagi los harian dengan tarif Rp 2.000 per unit, yang jika dikalkulasi selama empat tahun, potensi pendapatannya bisa mencapai sekitar Rp 19,2 juta.
Namun angka-angka itu, sebagaimana juga harapan publik atas transparansi, tampaknya menguap entah ke mana. Saat dikonfirmasi, Ketua BUMDes, Sulastri, menyebut semua laporan telah disampaikan ke Camat Sukoharjo, Ibu Yuli.
Di sinilah letak keanehannya. Secara aturan, laporan BUMDes sejatinya ditujukan kepada pekon, bukan camat. Tapi mungkin, di Pringsewu, alurnya berbeda. Atau sengaja dibedakan?
Yang menarik atau ironis adalah ketika wartawan mencoba meminta klarifikasi langsung ke Camat Sukoharjo. Tiga hari berturut-turut menyambangi kantor, hasilnya nihil. WhatsApp tak dibalas, telepon pun tak diangkat. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Mungkin beliau sibuk, atau memang sedang tak ingin diganggu urusan kecil seperti ini?
Sampai berita ini tayang, Camat Sukoharjo belum bisa dimintai keterangan. Diam, barangkali, adalah pernyataan paling keras yang bisa beliau berikan.
